Analisis Mendalam tentang Penangguhan Penahanan dan Sistem Hukum Bagi Pelaku Korupsi – Menurut Praktisi Hukum Oki Prasetiawan, SM., SH., MH., CLMA

Oleh: Redaksi Khusus

JAKARTA, 24 Maret 2026 – Korupsi sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat terus menjadi perhatian serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Dinamika terbaru, terutama perubahan klasifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, memunculkan berbagai persoalan, mulai dari disparitas penanganan hingga lambannya proses hukum yang berujung pada terhambatnya pemulihan kerugian negara.

Dalam wawancara mendalam bersama praktisi hukum Oki Prasetiawan, SM., SH., MH., CLMA, terungkap sejumlah catatan kritis terkait arah kebijakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ia menyoroti pentingnya penataan ulang sistem, baik dari sisi klasifikasi kejahatan, mekanisme penahanan, hingga penerapan sanksi yang lebih proporsional dan berdampak.

PERGESERAN STATUS KORUPSI JADI SOROTAN

Menurut Oki, perubahan penggolongan korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan umum berpotensi melemahkan efektivitas penanganan perkara. Padahal, korupsi memiliki karakteristik khusus karena berdampak sistemik terhadap negara.

Ia menilai, pengakuan kembali korupsi sebagai kejahatan luar biasa sangat penting agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih fokus, cepat, dan tegas melalui undang-undang khusus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terpisah dan terstruktur.

Selain itu, lamanya proses hukum dinilai membuka ruang bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab, termasuk dalam hal pengelolaan aset hasil kejahatan. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM JADI KUNCI

Oki juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan penahanan terhadap tersangka korupsi. Perbedaan perlakuan dalam kasus serupa dinilai dapat mencederai prinsip keadilan.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aturan, tetapi pada konsistensi implementasi di lapangan. Tanpa standar yang jelas dan mengikat, keputusan hukum berpotensi dipengaruhi oleh faktor non-yuridis.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan seperti penangguhan penahanan harus mempertimbangkan kepentingan negara secara menyeluruh, termasuk efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap proses pemulihan kerugian negara.

PEMULIHAN ASET HARUS MENJADI PRIORITAS

Dalam penanganan kasus korupsi, Oki menekankan bahwa pengembalian kerugian negara seharusnya menjadi fokus utama, bukan sekadar pelengkap proses pidana.

Menurutnya, penangguhan penahanan dapat dijadikan instrumen strategis untuk mendorong pelaku mengembalikan aset negara. Namun, mekanisme ini harus diatur secara jelas dalam kerangka hukum yang kuat agar tidak disalahgunakan.

Dengan sistem yang terintegrasi, setiap proses hukum diharapkan mampu berjalan seiring dengan upaya pemulihan aset secara maksimal dan tepat waktu.

SANKSI PROPORSIONAL DAN BERDAYA GENTAR

Terkait pemidanaan, Oki menilai bahwa hukuman bagi pelaku korupsi harus disesuaikan dengan tingkat kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Ia mengusulkan sejumlah prinsip penting, antara lain:

Pengelompokan kembali korupsi sebagai kejahatan luar biasa

Penetapan hukuman pidana dan denda yang sebanding bahkan melebihi kerugian negara

Penerapan hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku yang tidak mengembalikan kerugian

Pembatasan hak untuk menduduki jabatan publik

Pemberian insentif hukum bagi pelaku yang kooperatif dalam pemulihan aset

Pencatatan rekam jejak pelaku dalam sistem nasional

Menurutnya, sanksi yang tegas dan terukur akan memberikan efek jera sekaligus memperbaiki sistem secara menyeluruh.

PERLU UNDANG-UNDANG KHUSUS TIPIKOR YANG KUAT

Sebagai solusi, Oki mendorong pembentukan undang-undang khusus Tipikor yang terpisah dari KUHP, dengan pengaturan yang lebih rinci dan tegas.

Regulasi ini diharapkan mampu mengatur batas waktu penanganan perkara, memperjelas kewenangan lembaga penegak hukum, serta meminimalisir potensi penundaan proses yang tidak berdasar.

Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang kuat antar lembaga serta sanksi bagi pihak yang menghambat jalannya proses hukum.

PENGUATAN IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN

Untuk memastikan efektivitas penerapan, Oki mengusulkan beberapa langkah strategis, seperti penyusunan pedoman teknis yang mengikat, pembentukan tim pengawas independen, serta peningkatan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda-beda dan memastikan hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi.

KONSISTENSI, KUNCI MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Di akhir pandangannya, Oki menegaskan bahwa konsistensi dalam penegakan hukum merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan mengembalikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan memperkuatnya melalui undang-undang khusus yang komprehensif, sistem hukum diharapkan mampu berjalan lebih efektif, adil, dan transparan.

Reformasi ini bukan hanya soal penindakan, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(red)