JAKARTA – targetperistiwa.my.id // Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebut setiap unit layanan gizi menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Menurut Dadan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk operasional program MBG, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di Jawa Barat, yang memiliki sekitar 5.000 SPPG, total perputaran dana disebut mencapai Rp5 triliun setiap bulan. Bahkan, sejak program berjalan selama kurang lebih 2,5 bulan, akumulasi peredaran dana di wilayah tersebut telah menembus kisaran Rp11 hingga Rp12 triliun.

“Besarnya dana yang beredar melalui program ini menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi di daerah,” ujar Dadan dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/2026).

Distribusi Anggaran Transparan dan Tepat Sasaran

BGN memastikan penyaluran anggaran dilakukan secara langsung ke masing-masing SPPG melalui sistem virtual account. Mekanisme ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.

Selain itu, program MBG juga dirancang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah setempat, sehingga memberikan peluang usaha bagi petani, pelaku UMKM, hingga industri pangan lokal.

Dorong Ekonomi Sirkular dan Serapan Tenaga Kerja

Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa keberadaan SPPG turut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di daerah. Tenaga yang direkrut tidak hanya untuk kebutuhan operasional, tetapi juga mencakup tenaga profesional seperti ahli gizi yang berasal dari wilayah setempat.

Ia berharap, melalui program ini, terbentuk ekosistem ekonomi sirkular di daerah, di mana dana yang masuk dapat terus berputar dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.

“Sejumlah kepala daerah juga mendorong agar anggaran yang masuk dimanfaatkan untuk membeli bahan baku dari produksi lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk menjaga kualitas program, BGN juga menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan kebutuhan gizi dapat disesuaikan dengan kondisi serta potensi pangan di masing-masing daerah.

Program MBG pun diharapkan tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Red