JERUSALEM – Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyampaikan peringatan keras bahwa negara tersebut sedang berada di ambang bencana keamanan yang lebih besar. Dalam pernyataan resmi yang juga diunggah di media sosial X, ia mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait stabilitas pertahanan negara yang dinilai mulai retak akibat kebijakan pemerintah saat ini.

Lapid, yang telah berkecimpung selama 13 tahun di kabinet keamanan dan forum sensitif, mengaku belum pernah mendengar peringatan sepenting yang disampaikan Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Herzi Halevi. Dalam rapat kabinet terbaru, Panglima IDF dilaporkan mengibarkan "10 bendera merah" sebagai tanda bahaya.

"Dalam laporan yang saya dapatkan, militer Israel saat ini berada di titik nadir dan terancam runtuh akibat beban tugas yang melampaui batas," ujar Lapid, dikutip Jumat (27/3/2026).

Kondisi Pasukan Cadangan Tertekan, Pembebasan Wajib Militer Jadi Sorotan

Kondisi pasukan cadangan menjadi fokus utama peringatan tersebut. Lapid membeberkan bahwa banyak tentara cadangan telah memasuki rotasi tugas keenam hingga ketujuh, menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa.

"Masalah ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang terus memfasilitasi pembebasan wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks. Ini adalah ancaman nyata terhadap kesiapan tempur dan keamanan nasional," tegasnya.

Pemberian pembebasan wajib militer untuk kaum ultra-Ortodoks telah menjadi isu yang memecah belah masyarakat Israel selama bertahun-tahun. Sebelumnya, pada April 2025, pengadilan telah mengeluarkan putusan untuk mengakhiri kebijakan tersebut, namun pemerintah Netanyahu meminta waktu tambahan hingga akhir Maret 2026 untuk menyusun solusi. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas, dan mulai 1 April 2026, dana publik untuk sekolah talmudik yang siswanya tidak melaksanakan wajib militer akan dibekukan secara sementara.

Kritik Terhadap Strategi Netanyahu di Perang Multifront

Lapid juga mengkritik strategi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilai mengirim tentara ke medan perang multifront tanpa strategi yang jelas dan sarana yang memadai. Ia menyoroti pengalihan pasukan besar-besaran ke Tepi Barat akibat meningkatnya aksi terorisme oleh kelompok ekstremis sayap kanan.

"Pemerintah telah membiarkan militer berjuang sendirian di lapangan dalam kondisi 'terluka' demi kepentingan politik jangka pendek," katanya.

Lapid menegaskan bahwa Netanyahu dan jajaran kabinetnya tidak bisa lagi berdalih "tidak tahu" atas kondisi genting ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan anggaran bagi pihak yang mangkir dari wajib militer dan mengambil tindakan tegas terhadap aktor yang memicu instabilitas. "Peringatan telah diberikan, beban ini ada di pundak kalian," pungkasnya.

Profil Yair Lapid: Rival Moderate Netanyahu

Yair Lapid adalah politisi senior Israel, mantan jurnalis, dan aktor yang kini menjabat sebagai Pemimpin Oposisi di Knesset. Ia merupakan pemimpin partai moderat-sentris Yesh Atid dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-14 pada tahun 2022 dalam pemerintahan koalisi.

Hubungannya dengan Netanyahu merupakan rivalitas politik yang sengit. Lapid adalah kritikus vokal terhadap kebijakan Netanyahu, termasuk upaya mengubah sistem hukum yang dianggap merusak demokrasi, kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober, dan aliansinya dengan menteri ekstremis sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir. Ia memposisikan diri sebagai alternatif moderat dan sekuler terhadap pemerintahan yang saat ini didominasi oleh elemen religius dan nasionalis ekstrem.

Konteks Perang Regional di Timur Tengah

Perang antara Israel melawan Iran dan kelompok Hezbollah pada 2026 merupakan eskalasi besar konflik lama di kawasan. Konflik memuncak pada akhir Februari 2026 ketika Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dan memicu balasan berupa serangan rudal dan drone.

Hezbollah kemudian menyerang wilayah utara Israel, sementara Israel membalas dengan serangan udara besar-besaran ke Lebanon untuk menghancurkan kapasitas militer kelompok tersebut. Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer untuk melemahkan Hezbollah sedang berlangsung penuh, termasuk upaya menciptakan zona penyangga di perbatasan. Konflik ini telah menyebabkan ribuan korban dan gelombang pengungsian besar, serta mengganggu stabilitas regional dan jalur ekonomi global.

Baru pada hari yang sama, dilaporkan bahwa Israel melancarkan serangan baru ke Iran, sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa perang berpotensi berakhir dalam beberapa minggu ke depan.(red)