Targetperistiwa.my.id_ Polewali Mandar_ (1/6/2026)_ Ketua LKPA Zubair melihat bahwa penumpukan sejumlah jabatan strategis pada Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar mulai memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Selain menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan, yang bersangkutan juga dipercaya sebagai Dewan Pengawas RSUD dan Dewan Pengawas PDAM. Kini, perhatian publik semakin menguat seiring munculnya informasi mengenai ketertarikan terhadap posisi Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Polewali Mandar.

Jika dicermati, sektor-sektor yang berada dalam lingkar pengaruh tersebut bukanlah sektor biasa. Pimpinan Organisasi PNS, Pendidikan, kesehatan, pelayanan air minum, hingga organisasi kepramukaan merupakan simpul-simpul sosial yang memiliki jangkauan luas hingga tingkat desa. Akumulasi posisi pada berbagai sektor tersebut secara objektif dapat memperluas jejaring komunikasi, pengaruh, dan kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Zubair. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat: apakah rangkaian posisi strategis tersebut semata-mata untuk kepentingan efektivitas pemerintahan, atau justru sedang membangun kapital sosial dan politik jangka panjang?

Keinginan untuk ikut dalam kontestasi kepemimpinan organisasi sebesar Kwarcab Pramuka semakin memperkuat persepsi publik bahwa terdapat upaya memperluas basis pengaruh di luar struktur birokrasi formal. Sebab, Pramuka bukan hanya organisasi pendidikan karakter, tetapi juga memiliki jaringan kelembagaan yang menjangkau sekolah, kecamatan, hingga desa.

Dalam perspektif politik lokal, penguasaan ruang-ruang strategis birokrasi dan organisasi kemasyarakatan sering dipandang sebagai modal penting bagi figur yang ingin meningkatkan elektabilitas dan popularitas menjelang kontestasi politik. Karena itu, munculnya dugaan bahwa berbagai posisi tersebut dapat menjadi bagian dari persiapan menuju Pilkada Polewali Mandar tahun 2032 merupakan konsekuensi logis dari persepsi publik yang berkembang.

Yang menjadi persoalan utama bukanlah soal hak seseorang untuk memiliki cita-cita politik, melainkan bagaimana memastikan birokrasi tetap netral, profesional, dan tidak dipersepsikan sebagai instrumen pembentukan basis dukungan politik. Sebab ketika jabatan publik, organisasi sosial, dan ruang-ruang strategis daerah terkonsentrasi pada figur yang sama, batas antara kepentingan administrasi pemerintahan dan potensi konsolidasi politik menjadi semakin tipis.

Pada titik inilah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat. Transparansi menjadi penting agar asumsi bahwa berbagai penempatan jabatan strategis yang diberikan kepada Sekda bukan merupakan bagian dari desain politik jangka panjang menuju kursi nomor satu di Polewali Mandar. pungkas zubair