JAKARTA – Dalam kajian ilmu manajemen organisasi dan etika profesional, posisi atau jabatan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Akademisi Oki Prasetiawan menegaskan bahwa setiap jabatan sejatinya merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, bukan sekadar simbol kekuasaan.

Menurut Oki, pemaknaan jabatan yang keliru kerap memicu penyimpangan dalam praktik kepemimpinan. Ia menilai, jabatan seharusnya dipahami sebagai mandat yang menuntut integritas dan akuntabilitas tinggi, bukan sebagai alat untuk menunjukkan dominasi atau kepentingan pribadi.

“Setiap posisi yang diberikan mengandung tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan etika, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan sempit,” ujarnya dalam sebuah kajian akademik terkait kepemimpinan.

Landasan Teoretis

Dalam penjelasannya, Oki menguraikan bahwa hubungan antara jabatan dan tanggung jawab memiliki dasar teoritis yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu. Ia mengacu pada konsep stewardship yang menempatkan pemegang jabatan sebagai pengelola amanah demi kepentingan bersama. Selain itu, prinsip etika fiduciari menekankan kewajiban moral untuk mengutamakan kepentingan institusi.

Tak hanya itu, teori kontingensi juga menjadi rujukan penting, di mana efektivitas sebuah jabatan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan kondisi organisasi.

“Jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan konstruksi sosial yang menuntut kontribusi nyata bagi lingkungan kerja dan masyarakat luas,” jelasnya.

Dampak dalam Praktik Organisasi

Dari hasil penelitian yang dilakukannya, Oki menemukan adanya perbedaan signifikan antara pemegang jabatan yang berorientasi pada tanggung jawab dengan yang berorientasi pada kekuasaan.

Pendekatan berbasis tanggung jawab dinilai mampu meningkatkan keterlibatan kerja secara signifikan, sekaligus memperkuat kredibilitas organisasi. Sebaliknya, orientasi kekuasaan justru berpotensi menurunkan produktivitas serta membuka celah pelanggaran etika, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Ia menambahkan, pemisahan antara jabatan dan tanggung jawab dapat memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kelalaian hingga praktik korupsi yang merugikan organisasi secara menyeluruh.

Rekomendasi Implementasi

Secara praktis, Oki mendorong institusi untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam setiap jabatan. Selain itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga proses dan etika dalam mencapainya.

Pelatihan berkala terkait etika profesional dan manajemen risiko juga dinilai penting guna membangun budaya kerja yang sehat dan bertanggung jawab.

Penegasan Akhir

Di akhir pandangannya, Oki menekankan bahwa esensi jabatan terletak pada kontribusi yang diberikan, bukan pada kekuasaan yang dimiliki.

“Yang akan dikenang bukanlah jabatan yang pernah diemban, melainkan bagaimana tanggung jawab itu dijalankan untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.

(red)