KALIMANTAN - targetperistiwa.my.id || Sebuah ironi kembali mencuat di tengah tekanan ekonomi yang kian dirasakan masyarakat. Daya beli melemah, kebutuhan hidup meningkat, namun di saat yang sama, dugaan penyalahgunaan fasilitas negara oleh oknum pejabat masih terus terjadi.

Mobil dinas pemerintah yang sejatinya diperuntukkan bagi pelayanan publik, justru kerap digunakan di luar kepentingan kedinasan. Kendaraan berpelat merah—yang dibiayai dari uang pajak rakyat—diduga digunakan untuk aktivitas pribadi, mulai dari berbelanja, berlibur, hingga keperluan keluarga.

Fenomena ini bukan hal baru. Di lapangan, praktik penggunaan mobil dinas di luar tugas resmi kerap disebut sebagai “rahasia umum”. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari pemakaian secara terbuka pada hari libur hingga upaya penyamaran dengan mengganti pelat merah menjadi pelat hitam atau putih.

Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang sekaligus pelanggaran hukum. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan rendahnya integritas serta lemahnya pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.

Kondisi ini menjadi semakin kontras di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai daerah. Pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sekitar 1.700 karyawan PT Hilcon Jaya Sakti dilaporkan terdampak PHK. Mayoritas merupakan pekerja lokal di wilayah operasional Sebuku Coal Group, khususnya di Kecamatan Pulau Laut Utara, Tengah, dan Timur.

Di tengah ketidakpastian ekonomi yang dihadapi para pekerja dan keluarganya, publik justru dihadapkan pada pemandangan yang bertolak belakang: oknum pejabat yang diduga tetap menikmati fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait empati dan tanggung jawab pejabat terhadap kondisi masyarakat. Pasalnya, imbauan larangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi telah berulang kali disampaikan, baik oleh pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun pimpinan daerah.

Namun, lemahnya penegakan aturan dinilai membuka celah terjadinya pelanggaran. Praktik penggantian pelat kendaraan dinas, misalnya, tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga mencederai etika serta merusak kepercayaan publik.

Menjelang libur panjang Idul Fitri 2026, masyarakat berharap adanya langkah tegas dari pemerintah daerah. Seluruh kendaraan dinas diharapkan diparkir di kantor masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dilakukan pendataan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Penindakan terhadap pelanggaran dinilai penting, termasuk pemberian sanksi disiplin bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kendaraan dinas atau memanipulasi identitas pelat kendaraan.

Lebih jauh, publik menuntut komitmen nyata dari pimpinan daerah dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Keteladanan pejabat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Red