Hambalang, 19 Maret 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menekan pemborosan anggaran negara, khususnya terkait pengadaan fasilitas dinas bagi pejabat daerah. Hal tersebut disampaikan menyusul rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.

Dalam pertemuan kerja yang digelar di Hambalang, Presiden menilai rencana tersebut tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus berpihak pada kebutuhan dasar rakyat, bukan untuk fasilitas yang bersifat mewah.

Presiden juga membandingkan rencana tersebut dengan kendaraan dinas yang digunakannya, yakni Maung Garuda produksi PT Pindad. Menurutnya, kendaraan tersebut memiliki harga yang jauh lebih efisien, bahkan setelah dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan.

“Nilai kendaraan dinas harus mencerminkan prinsip kepatutan. Di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar, pengeluaran untuk hal yang tidak esensial perlu ditekan,” ujar Presiden.

Ia menambahkan, masih banyak sektor prioritas yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari perbaikan infrastruktur desa, akses jalan, hingga fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain menyoroti aspek efisiensi, Presiden juga menekankan pentingnya dukungan terhadap produk dalam negeri. Penggunaan kendaraan produksi nasional dinilai sebagai langkah konkret dalam mendorong kemandirian industri serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Menanggapi arahan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pembatalan rencana pengadaan mobil dinas mewah tersebut. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran pun akan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas berjalan optimal.

Sebagai langkah sementara, Gubernur Kalimantan Timur disebut akan menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan hingga ditetapkan kebijakan yang lebih tepat dan ekonomis.(Red)