Targetperistiwa.my.id_ Sulsel_ Senin,(18/5/2026)_ Paket pengadaan 1.700.000 bibit kakao dalam proses (lanjutan fase pasca semai 1-2 bulan) 
oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan untuk Kabupaten Pinrang, Maros, dan Sidrap, menuai sorotan.

Ketua LKPA Zubair menduga Sukmawati selaku Direktur CV. Arafah Abadi telah  menerima pembayaran  tahap 1 dan 2 sebagai pemenang tender paket produksi benih kakao dalam proses (lanjutan fase pasca semai 1-2 bulan TA. 2025).dengan memanipulasi data.

Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Arafah Abadi (Direktur: Sukmawati) diduga kuat melakukan modus laporan volume fiktif guna mencairkan anggaran negara.

Hasil investigasi dan pemantauan langsung LKPA di lapangan pada, Minggu, 17/5/2026mengungkap tiga indikasi pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi:

Penyedia barang diduga memalsukan laporan capaian kerja kepada Kementan. 

Ribuan polibag di lokasi pembibitan ditemukan kosong tanpa tanaman, membuktikan volume fisik di lapangan tidak sesuai dengan dokumen yang dilaporkan (1.700.000 bibit kakao).

Meski kontrak tahap 1 telah berakhir dan pasokan benih dari penjamin suplai benih (CV. Harapan Jaya) dihentikan sejak Desember 2025, Ditjen Perkebunan tetap meloloskan pembayaran penuh hingga melanjutkan pencairan ke kontrak tahap 2.

Atas temuan tersebut, Zubair mendesak Kementan pertanian untuk segera memutus kontrak CV. Arafah Abadi dan mem-black-list perusahaan tersebut dari seluruh proyek negara.

Meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman segera turun langsung dan menghitung total volume bibit  bukan sekadar menerima laporan di atas kertas.

Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung RI memeriksa Sukmawati (CV. Arafah Abadi) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Perkebunan Kementan atas dugaan persekongkolan jahat yang merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah.

Hukum harus ditegakkan demi mencegah kebocoran anggaran negara pada sektor ketahanan pangan nasional." tegas Zubair.