Targetperistiwa.my.id // SUKABUMI,4 Mei 2026-Riak persoalan di dunia pendidikan kini berubah menjadi gelombang besar. SMK Taruna Tunas Bangsa (TTB) tak hanya disorot akibat konflik internal, tetapi juga dugaan carut-marut pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026 yang memicu tanda tanya publik.

Isu ini mencuat setelah beredar informasi bahwa SMK TTB diduga menerima dana BOS sebesar Rp136 juta pada pertengahan Februari 2026. Namun, kondisi di lapangan disebut tidak selaras. Ketidaksinkronan angka, mekanisme pencairan yang dinilai tak lazim, hingga dugaan adanya tekanan dalam pengambilan keputusan menjadi sorotan yang belum terjawab.

Dampak dari persoalan tersebut langsung dirasakan siswa. Puluhan peserta didik terpaksa berpindah sekolah demi menyelamatkan kelangsungan pendidikan mereka. SMK Dwiwarna menjadi salah satu tujuan relokasi.

Kepala SMK Dwiwarna, A.H. Berlianto, mengungkapkan pihaknya menerima 38 siswa kelas 12 dari TTB untuk menyelesaikan pendidikan. Selain itu, terdapat 11 siswa kelas 10 dan 11 yang telah bergabung hingga akhir April.

“Untuk kelas 12 ada 38 siswa. Kelas 10 dan 11, per 29 April tercatat 11 siswa. Sisanya masih dalam pendataan,” ujar Berlianto.

Ia menjelaskan, perpindahan tersebut terjadi secara mendadak. Pihak sekolah baru menerima informasi dari dinas melalui KCD Wilayah 5 sekitar satu minggu sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

“Sebelum UKK, kami dihubungi dinas agar siswa kelas 12 dari TTB bisa mengikuti ujian di sini. Karena UKK merupakan syarat kelulusan, kami langsung siap menerima,” katanya.

Keterbatasan waktu membuat sebagian siswa hanya mengikuti ujian dalam durasi singkat. Meski demikian, pihak sekolah memastikan seluruh hak siswa tetap terpenuhi.

“Masih sempat ikut ujian, meskipun hanya satu hari,” tambahnya.

SMK Dwiwarna menegaskan tidak ada perlakuan berbeda antara siswa pindahan dan siswa lama. Seluruh siswa diperlakukan setara, termasuk dalam proses kelulusan.

“Tidak ada perbedaan. Karena mereka sudah masuk dalam Dapodik SMK Dwiwarna, statusnya sama,” tegas Berlianto.

Langkah administratif dilakukan secara cepat untuk menjamin legalitas ijazah siswa.

“Kalau tidak masuk Dapodik, nanti bermasalah dengan ijazah. Jadi kami pastikan semuanya resmi,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran dampak terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027, Berlianto memastikan tidak ada pengaruh terhadap kuota.

“PPDB tetap sesuai kuota, tidak terdampak,” ujarnya.

Secara keseluruhan, jumlah kelulusan tahun ini mencapai 142 siswa, terdiri dari 104 siswa SMK Dwiwarna dan 38 siswa dari TTB.

Lebih dari sekadar kelulusan, pihak sekolah juga menyiapkan akses kerja bagi para lulusan.

“Kami tidak ingin alumni menganggur. Bulan Mei ini ada rekrutmen kerja sama dengan Indomaret,” ungkapnya.

Di akhir, Berlianto menyampaikan pesan kepada para siswa pindahan agar menjaga nama baik sekolah.

“Mereka memang bukan dari awal di sini, tapi ijazahnya nanti atas nama SMK Dwiwarna. Kami harap mereka bisa menjaga nama baik sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketika tata kelola pendidikan bermasalah, siswa adalah pihak yang paling terdampak. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan masa depan peserta didik.

Reporter: Rzl