Targetperistiwa.my.id //.SUKABUMI, 28 April 2026 — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya mengenai penumpukan sampah di kawasan RTH Citepus. Melalui keterangan resmi, pihak DLH menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lepas dari keterbatasan armada, personel, serta pola pengelolaan sampah yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH, Dede, menjelaskan bahwa volume sampah di sejumlah titik, termasuk RTH Citepus, tergolong tinggi dan tidak seluruhnya dapat ditangani setiap hari. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

“Dalam kondisi saat ini, pelayanan pengangkutan sampah belum bisa dilakukan setiap hari di titik yang sama. Ada jadwal rutin yang memungkinkan pengangkutan dilakukan seminggu sekali, bahkan bisa lebih, tergantung kondisi lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jenis sampah yang mendominasi di kawasan tersebut adalah limbah organik berupa batok kelapa. Menurutnya, sampah jenis ini seharusnya dapat dikelola secara mandiri oleh pelaku usaha maupun masyarakat setempat.

“Kami berharap batok kelapa tidak seluruhnya dibuang, tetapi bisa diolah secara mandiri. Sementara untuk sampah anorganik seperti plastik, tetap kami layani dalam pengangkutan,” jelasnya.

DLH juga mengungkapkan bahwa saat ini seluruh sampah yang masuk tidak lagi langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), melainkan harus melalui proses di fasilitas pengolahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan sekaligus menjawab berbagai regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Nuryamin, menambahkan bahwa keterbatasan armada dan anggaran menjadi faktor utama belum optimalnya layanan pengangkutan sampah di seluruh wilayah.

“Satu armada memiliki jadwal rotasi layanan mingguan. Misalnya, jika suatu titik dilayani hari Selasa, maka pengangkutan berikutnya akan kembali pada hari yang sama di pekan berikutnya. Dalam rentang waktu tersebut, sampah berpotensi menumpuk dan membusuk,” terangnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Oleh karena itu, pihaknya mendorong perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk membangun budaya tertib sampah, dimulai dari pengelolaan di sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga. Sampah organik sebenarnya bisa diolah secara mandiri, misalnya dengan metode pengomposan sederhana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, DLH juga tengah menjalin koordinasi dengan Dinas Pariwisata serta berbagai pihak lainnya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan pengunjung di kawasan wisata. Edukasi terkait pengelolaan sampah, khususnya limbah organik seperti batok kelapa, menjadi salah satu fokus utama.

Selain itu, upaya kolaborasi lintas sektor juga direncanakan, termasuk dengan tokoh masyarakat, penyuluh, hingga pemerintah desa, guna mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

“Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi dan perubahan budaya menjadi kunci agar persoalan ini dapat diatasi secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Asep Lodaya