JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2026 — Ancaman gempa bumi besar yang bersumber dari zona megathrust di Indonesia kembali menjadi perhatian dalam upaya penguatan mitigasi bencana. Pemerhati Mitigasi Bencana Geologi, Dr. Ir. Surono, DEA., IPU., atau yang akrab disapa Mbah Rono, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur maupun perubahan struktur kelembagaan.

Menurutnya, langkah mitigasi harus dimulai dari kebijakan penataan ruang yang menjadikan peta risiko bencana sebagai salah satu dasar utama dalam menentukan arah pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Mbah Rono saat menjadi narasumber dalam Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya. Dalam diskusi tersebut, ia menjelaskan bahwa keberadaan 13 zona megathrust di Indonesia merupakan bagian dari dinamika geologi yang telah berlangsung jauh sebelum kehidupan modern.

Di sisi lain, dinamika tektonik tersebut juga memiliki keterkaitan dengan terbentuknya berbagai sumber daya alam, termasuk minyak, gas bumi, dan mineral.

 “Megathrust itu keniscayaan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah menggunakan peta rawan bencana gempa bumi dan tsunami yang sudah dibuat para ahli sebagai landasan utama penataan ruang wilayah,” ujar Mbah Rono.

Permukiman di Kawasan Rawan Perlu Dikendalikan

Mbah Rono turut menyoroti pembangunan permukiman dan infrastruktur yang masih berlangsung di sejumlah kawasan dengan potensi ancaman bencana.

Menurutnya, pembangunan jalan dan jalur evakuasi harus dibarengi dengan pengendalian pertumbuhan permukiman berdasarkan tingkat risiko di masing-masing wilayah.

Hal itu menjadi semakin penting bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Sebab, apabila gempa berpotensi memicu tsunami terjadi, waktu yang tersedia untuk melakukan evakuasi dapat sangat terbatas.

“Sehebat apa pun infrastruktur jalan tol atau jalur evakuasi yang dibangun, tidak akan efektif jika pemukiman tetap dibiarkan tumbuh subur di kawasan rawan bencana. Kunci utamanya adalah pengendalian tata ruang,” tegas Anggota Dewan Energi Nasional tersebut.

Penguatan SDM dan Teknologi Kebencanaan

Menyinggung wacana penggabungan BMKG, PVMBG, dan BNPB dalam satu kementerian, Mbah Rono menilai pembenahan kelembagaan perlu diikuti dengan penguatan sumber daya manusia serta kemampuan teknis di bidang kebencanaan.

Ia menyebut setidaknya terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, peningkatan jumlah tenaga ahli vulkanologi dan geologi yang memiliki pemahaman terhadap karakteristik geologi dan kebencanaan di berbagai wilayah Indonesia.

Kedua, penguatan sistem pemantauan melalui pengembangan serta penambahan perangkat teknologi. Menurutnya, kemampuan produksi peralatan pemantauan di dalam negeri juga perlu terus dikembangkan.

Ketiga, peningkatan pemahaman pemerintah daerah terhadap prosedur tetap penanganan bencana. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan mampu mengambil langkah secara cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat.

Data Geologi Harus Menjadi Dasar Pembangunan

Mbah Rono juga mengingatkan bahwa besarnya dampak bencana tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan fenomena alam. Risiko korban jiwa maupun kerugian dapat semakin besar apabila faktor manusia, terutama kelalaian dalam mengantisipasi ancaman, tidak diperhitungkan dalam pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menjadikan data serta kajian geologi sebagai bagian penting dalam menentukan kebijakan pembangunan dan perlindungan masyarakat.

“Bencana itu sering kali dikaitkan dengan dampak kerugian ekonomi dan korban jiwa yang timbul akibat ulah manusia yang abai. Tugas pemerintah daerah bukan bersikap reaktif saat kejadian, melainkan menggunakan data geologi untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.

(EdShareOn/Admin)